28 October 2017

Pendamping PKH adalah Agen Perubahan Kemiskinan

Pendamping PKH adalah Agen Perubahan Kemiskinan. Pogram PKH yang merupakan program besar kemsos, ini dibuktikan dengan banyaknya rekrutmen pendamping PKH pada tahun 2016 dan 2017 yang saat ini belum pengumuman keluluas administrasi. Pendamping PKH mempunyai peran strategis dalam penuntasan kemiskinan. Pendamping PKH selain dari sekedar bekerja dalam pendampingan untuk keluaga miskin, mereka yang melihat langsung kerumah KSM dan masyarakat lainnya tahu siapa yang wajar dan tidak wajar mendaptkan bantuan.

Pendamping PKH adalah Agen Perubahan Kemiskinan

Harapan kita pada pendamping bekerja sesuai dengan KSM data yang diperoleh jika ada perubahan maka perubahan yang tepat sasaran.

Meraka jadi agen perubahan kemiskinan, selain pendampingan juga sebagai motivasi penggerak karena bisa menyampaikan langsung dalam kelompok kelompok kecil yang dibentuk.

Berikut hal yang sama kami ambil dari PKH daily.

Kalatiku Paembonan selaku Bupati Toraja Utara, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Apresiasi ini diberikan kepada pendamping di seluruh kecamatan di Toraja Utara. Kalatiku bahkan menyebut para pendamping PKH ini sebagai “bupatinya” orang miskin. Ya, karena mereka inilah yang paling mengetahui kondisi warga miskin di kampung-kampung. Kerja mereka ini tidak kenal lelah. Saya beri apresiasi khusus,” ungkap Kalatiku seperti yang kami kutip dari karebatoraja.com. Hal ini disampaikan di sela-sela acara pertemuan, sekaligus penyerahan computer jinjing (laptop) kepada para pendamping PKH di Toraja Utara di Ruang Pola Kantor Bupati Toraja Utara, Rabu, 18 Oktober 2017.

Kalatiku berpendapat bahwa kehadiran para pendamping PKH ini sangat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. “Kalian ini adalah agen pembangunan dan pembaharuan. Kerja terus dan saya dukung sepenuhnya,” ungkap Kalatiku.

Begitu strategisnya keberadaan pendamping PKH di masyarakat, Kalatiku meminta instansi terkait yang mengurus warga miskin untuk bekerjasama dengan pendamping PKH, terutama dalam pemutahiran data penduduk miskin.

“Ini saya minta agar Dinas Sosial bekerjasama baik dengan para pendamping PKH ini. Mereka ini paling tahu, yang mana warga miskin sebenarnya yang belum punya BPJS, KIS, yang belum dapat Rastra dan sebagainya. Coba data ulang warga miskin kita, supaya tidak simpang siur,” katanya.

Kepala Dinas Sosial Toraja Utara, Elisabeth Zakaria Rantetondok, menyatakan saat ini, data penduduk miskin di Toraja Utara memang simpang siur. Dia mengusulkan agar seluruh intansi terkait yang mengurus masalah kependudukan duduk bersama satu meja untuk menyatukan presepsi tentang data penduduk miskin yang sebenarnya.

Instansi terkait dengan kependudukan, diantaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan, dan Keluarga Berencana.


EmoticonEmoticon