01 June 2016

Pemecatan satu juta PNS

PropellerAds
PropellerAds
Berita terhangat sekarang ini adalah Rencana Pemecatan 1 Juta PNS. Sehingga berita ini menjadi berita populer dimasyarakat sekarang ini, terutama dikalangan PNS. Tentu saja pemecatan akan dilakukan tidak semena begitu saja, pemecatan akan memenuhi kriteria. 

Kesempatan ini saya membagikan berita tentang Pemecatan 1 Juta PNS dari beberap sumber media online. 

Pertama dari JPNN : Pemecatan 1 Juta PNS Bakal Timbulkan Masalah Baru
Kritik terhadap rencana pemerintah memecat sejuta pegawai negeri sipil (PNS) terus diutarakan politikus Senayan. Anggota Komisi II dari Fraksi NasDem, Muchtar Luthfi A Mutty ikut menyoal rencana tersebut.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan III ini mengatakan bahwa penataan birokrasi memang domain pemerintah. Namun bila yang akan dipecat mencapai 1 juta orang dalam kurun waktu 2017-2019, itu bisa jadi masalah.
"Pemerintah tahu kondisi birokrasi saat ini. Tapi kalau 1 juta bukan sedikit. Ini bisa menambah pengangguran dan angka kemiskinan," kata Luthfi di gedung DPR Jakarta, Rabu (1/6).

Karena itu, pihaknya mengajak pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan maupun Kementerian PAN-RB bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi tanpa menimbulkan masalah baru.
"Tidak bisa eksekutif sepihak, ini harus dibicarakan dengan legislatif. Tidak bisa serta merta jumlah segitu DPR mendukung. Saya kira akan menemui hambatan di DPR. Kalau itu bertahap, melalui pensiun misalnya itu bisa dibahas," jelas pria berkumis itu.

Ia menilai untuk kebijakan tersebut, banyak hal yang harus dikritisi. Kalau pemerintah merasa ada masalah dengan birokrasi, itu domain eksekutif. Tapi ia berharap penyelesaian masalah jangan dilakukan dengan memindahkan masalah.

"Saya kira ini harus dilakukan secara hati-hati, melalui mekanisme pensiun misalnya. Efisiensi di dunia birokrasi suatu keniscayaan tapi tidak serta merta dengan efisiensi kita harus merumahkan satu juta PNS," pungkasnya

Kedua Liputan6.com 1 Juta PNS Bakal Dipecat, Pemerintah Siapkan Pesangon
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menargetkan pemangkasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 1 juta orang mulai 2017-2019. Itu artinya sekitar 330 ribu PNS bakal dirumahkan setiap tahunnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai Kampanye Layanan E-Filing dan E-Billing ‎angkat bicara terkait dampak pengurangan jumlah PNS terhadap anggaran atau belanja pegawai. Saat ini, basis aparatur negara sebanyak 4,5 juta, dan rencananya dipangkas menjadi 3,5 juta PNS hingga 2019.

"Itu (dampak pengurangan PNS) dihitung dulu. Kita tunggu proposalnya dari Menteri PANRB," ujarnya saat berbincang dengan wartawan di Plaza Sarinah, Jakarta, Minggu (29/5/2016).

Sayangnya, ‎Menkeu Bambang belum menghitung penghematan anggaran belanja pegawai dari pemecatan 1 juta PNS tersebut. Namun sebagai Bendahara Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus menyiapkan pesangon bagi PNS yang dirumahkan.

"Penghematannya kurangi saja 1 juta PNS dikali jumlah gajinya. Tapi kan harus ada semacam pesangon atau golden shake hand. Berapa pesangonnya, nanti kita lihat," tegasnya.

Menurutnya, pengurangan 1 juta PNS tersebut diyakini tidak akan mengganggu pelayanan publik oleh aparatur negara. Sebab, sambung Bambang, pemangkasan dilakukan untuk fungsi unit yang bisa digantikan sistem teknologi informasi.

"Kalau kita kan buruh untuk penerimaan (PNS), seperti Pajak dan Bea Cukai," ujar Bambang. Dia menyadari bahwa Kemenkeu tak lepas dari pemangkasan jumlah PNS. Namun beruntung, instansi ini sudah menerapkan teknologi informasi sehingga masih dapat terbantu meskipun ada pengurangan PNS. "Mungkin kita ada pengurangan PNS terutama di bidang-bidang yang bisa digantikan sistem IT.

Ketiga TribunNews.com  Bakal PHK 1 Juta PNS, Gerindra: Jokowi Pro Asing
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menilai kedok Presiden Jokowi sebagai antek neolib dan kapitalis terbuka.

Hal itu terlihat dengan menciptakan kebijakan yang berdampak pada PHK buruh besar-besaran ,dan rencana pemecatan 1 juta PNS dengan alasan efisiensi anggaran negara. Di sisi lain, Arief mengatakan pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo justru menjadikan Indonesia sebagai surga bagi buruh asing untuk mencari nafkah di Indonesia. "Hal ini sangat jelas dengan persetujuan Pemerintah indonesia dengan para investor dari China yang memperbolehkan Investasi China dengan memperkerjakan buruh dari China mulai dari buruh unskill hingga advance buruh," kata Arief, dalam keterangan tertulis, Selasa (31/5/2016).

Arief menegaskan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyebabkan PHK buruh di sektor Industri dan pangan dilakukan dengan membuka keran import produk produk manufaktur tanpa mengunakan label SNI yang jauh lebih murah.

Pasalnya, negara asal barang impor di Indonesia melakukan dumping dengan membebaskan pajak ekspor dan pajak pertambahan nilai serta dukungan kredit ekspor dari negara yang melakukan ekspor ke Indonesia.

"Konyolnya lagi janji Joko Widodo saat kampanye akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun hanyalah tinggal janji dan jauh panggang dari api ,tahun depan mulai 2017 hingga 2019 pemerintahan Joko Widodo akan melakukan pemecatan hingga 1 juta PNS yang katanya akan diberikan pesangon," ujar Arief.

Kemudian menurut Wakil Ketua DPR Agus Hermanto melalui Headline News Metro TV mengatakan dia mengkritik rencana Menpan-RB untuk merombak satu juta PNS atas alasan rasionalisasi dan efisiensi anggaran.Rabu (1/6/2016) Pukul 18.00 WIB
PropellerAds


EmoticonEmoticon