15 June 2016

Uji Publik RPM Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia

Sebagai blogger indonesia, untuk menambah wawasan tentang domain indonesia, rasanya ini juga pelu dibaca sebagai bahan perluasang pengetahuan para blogger. 
Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (PP Nomor 80 Tahun 2015) khususnya penerimaan yang berasal dari pengelolaan nama domain Indonesia, maka Kementerian Kominfo telah merampungkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia.
Adapun pembahasan RPM telah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pembahasan substansi RPM ini telah dilakukan beberapa kali dengan melibatkan:
  • Direktorat PNBP, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan
  • Unit Kerja di Ditjen Aptika Kementerian Kominfo
  • Biro Hukum Kementerian Kominfo
  • Biro Keuangan Kementerian Kominfo
2. RPM ini telah melalui tahapan harmonisasi oleh Biro Hukum pada 17 Mei 2016
3. RPM ini juga telah disepakati dalam Rapat Pimpinan tingkat Eselon 1 Kementerian Kominfo pada tanggal 2 Juni 2016 untuk dilakukan uji public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. RPM Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas PNBP dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia ini terdiri atas 7 (tujuh) Bab dan 17 (tujuh belas) pasal yang terdiri dari:
  • Bab I tentang Ketentuan Umum;
  • Bab II tentang Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia;
  • Bab III tentang Penyetoran Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia;
  • Bab IV tentang Pencocokan dan Penelitian;
  • Bab V tentang Sanksi
  • Bab VI tentang Pembinaan dan Pengawasan;
  • Bab VII tentang Ketentuan Penutup.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami menyampaikan naskah final Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (RPM) tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Hak Pengelolaan Nama Domain Indonesia, untuk diberikan tanggapan dan masukan guna penyempurnaan naskah RPM dimaksud.
Tanggapan dan masukan dapat disampaikan kepada Anthonius Malau (Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Aplikasi Informatika), email: anto013@kominfo.go.id dan Hendri Sasmita Yuda (Kepala Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan). Email: hend021@kominfo.go.id selambat-lambatnya 24 Juni 2016.

Sumber : Kominfo

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Index berita

close
Like Facebook IDsalim.com untuk mendapatkan INFO terupdate