16 March 2016

REKRUTMEN PENYULUH PERIKANAN BANTU (PPB) PUSAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN PERIKANAN BPSDMP KP TAHUN 2016 TAHAP 2



REKRUTMEN PENYULUH PERIKANAN BANTU (PPB)  PUSAT PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELAUTAN DAN  PERIKANAN  BPSDMP KP TAHUN 2016  TAHAP 2


Dalam rangka memenuhi kuota kebutuhan Penyuluh Perikanan Bantu kabupaten/kota serta mengganti Penyuluh Perikanan Bantu yang sudah di angkat  pada SK No.2/KEPMENKP/2016,  Pusat Penyuluhan dan Pemberdayaan MasyarakatKelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan (BPSDMP KP), KementerianKelautan dan Perikanan memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia  yang memiliki integritas dan komitmen tinggi untuk bergabung bersama Kementerian  Kelautan dan Perikanan sebagai tenaga kontrak Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)  yang akan ditugaskan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Republik Indonesia dengan  ketentuan sebagai berikut :
I.             INFORMASI UMUM
1.    Informasi resmi Pendaftaran PPB hanya dapat dilihat melalui website  Pusluhdaya KP;
2.    Pendaftaran dilaksanakan dengan mengirimkan lamaran asli kepada Panitia  Rekrutmen PPB serta mengisi biodata pelamar pada website  link yang ada  pada pengumuman di  www.pusluh.kkp.go.id klik: https://goo.gl/jFDgD9
3.    Pendaftaran dimulai pada tanggal 11 s/d  19 Maret 2016

II.           PERSYARATAN PENDAFTARAN
1.    Persyaratan Umum Warga Negara Indonesia, laki -laki atau perempuan;
2.    Berijazah D IV/S1 program studi Penyuluhan Perikanan atau berijazah  D III / D IV / S1 bidang kelautan dan perikanan (IPK minimal 2,75 untuk  pelamar baru);
3.    Usia maksimum 35 tahun per 31 Desember 2015 untuk pelamar baru;
4.    Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri  Sipil / Honor Daerah / Program Pendampng Pemerintah lainnya/ Karyawan BUMN / Karyawan Swasta (disertakan surat keterangan);
5.    Sehat jasmani dan rohani;
6.    Berkelakuan baik;
7.    Bersedia bekerja dengan status pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak;
8.    Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ASN;
9.    Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja karena sesuatu hal, tidak akan meminta ganti rugi;
10. Bersedia ditempatkan di Dinas teknis yang menangani kelautan dan perikanan kabupaten/kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Bersedia mendukung visi misi Kementerian Kelautan dan Perikanan  termasuk sasaran strategi dan indikator kinerja, apabila telah dinyatakan diterima sebagai PPB. 

Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Index berita

close
Like Facebook IDsalim.com untuk mendapatkan INFO terupdate