Advertisement

loading...

15 September 2017

PERPUSTAKAAN TERTINGGI DI DUNIA ADALAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Indonesia memiliki Gedung Perpustakaan Nasional baru yang merupakan gedung perpustakaan tertinggi di dunia dengan tinggi 126,3 meter. Pada (Kamis 14/09/2017) Presiden Jokowi meresmikan gedung perpustakaan nasional yang memiliki 27 tingkat, sehingga kata jokowi perpustakaan nasional RI merupakan gedung perpustakaan yang tertinggi didunia.
PERPUSTAKAAN TERTINGGI DI DUNIA ADALAH PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

Gedung perpustakaan nasional RI dulunya hanya tiga lantai, Sekarang 27 lantai plus basement. Gedung Perpustakaan ini di Jalan Medan Merdeka Selatan-Jakarta. Ini dekat dengan Balai Kota DKI Jakarta dan kantor Lemhannas.

Perpustakaan tertinggi dunia ini didirikan di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan luas bangunan 50.917 meter persegi. Kata pak presiden dengan harapan Tak hanya sekadar megah, pembangunan gedung Perpustakaan Nasional ini merupakan sebuah perwujudan dalam menyongsong masa depan. Semua hal berkembang dengan cara yang tidak diduga. Kalau kita tidak ikut berubah, ya kita ditinggal. Jadi saya senang sekali Perpustakaan Nasional sekarang sudah mulai pengembangan serba digital, seperti e-resources, e-book, e-journal dan lainnya yang saya coba di layar sentuh ini

10 September 2017

Pengumuman Pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham Untuk S1

Pengumuman Pelaksanaan SKD CPNS Kemenkumham Untuk S1. Pengumuman Tanggal 9 September 2017 pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SDK) dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis, dokter umum dan sarjana CPNS Kementrian Hukum dan HAM No: SEK.KP.02.01-774.


Silahkan Download Untuk melihat Lokasi TES, tanggal, Jam dan sesi keberapanya dengan link dibawah yang kami ambil dari sumber  http://registrasi.kemenkumham.go.id/

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.K.I. Jakarta
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan D.I. Yogyakarta
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
13. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
15. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
16. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
17. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
18. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
19. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
20. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
21. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
22. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa tenggara Timur
23. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
24. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
25. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
26. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
27. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
28. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
29. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
30. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
31. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
32. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
33. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Untuk Verifikasi Berkas CPNS Kemenkumham Jenjang SMA/D3 Tidak berlaku Lagi cetak kartu antri. SIlahkan download Nomor Antrian Berikut.

Pelaksanaan Verifikasi dokumen asli serta pengukuran tinggi bagi peserta CPNS Kemenkumham dengan kualifikasi pendidikan SMA sederajat tidak berlaku lagi cetak nomor antrian setelah dikeluarkan pengumuman  Nomor : SEK.KP.02.01-764. Maka kepada calon CPNS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi tanggal 5 september 2017 untuk kementrian hukum dan ham kualifikasi SMA seilahkan download pengumuman berikut sesuai wilayah masing-masing untuk mendapatkan nomor antrian, tanggal verifikasi dan tempat melakukan verifikasinya.

JADWAL VERIFIKASI BERKAS ASLI DAN PENGUKURAN TINGGI BADAN SMA/D3   DAN NOMOR ANTRIAN

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau
8. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
9. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
10. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
11. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
12. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
13. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat
14. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau
15. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara
16. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan
17. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur
18. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
19. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah
20. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
21. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo
22. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur
23. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta
24. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali
25. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah
26. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat
27. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
28. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat
29. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung
30. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
31. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
32. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

06 September 2017

Jangan Buru-buru Daftar, Pelajari Syarat Rekrutmen CPNS 61 K/L dengan Cermat

Jangan Buru-buru Daftar, Pelajari Syarat Rekrutmen CPNS 61 K/L dengan Cermat
Pada tanggal 5 September 2017 Pemerintah secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa penerimaan CPNS 2017 periode kedua yang melingkupi 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan 1 Pemerintah Daerah (Kalimantan Utara) telah dibuka.
Jumlah kuota formasi yang tersedia pada 61 K/L serta persyaratan rekrutmen dapat diakses publik melalui sscn.bkn.go.id pada navigasi "pengumuman”.
Sama halnya dengan penerimaan CPNS periode pertama yang melingkupi Kemenkum HAM dan MA, setiap pelamar hanya dapat memilih 1 (satu) instansi yang dituju dengan syarat memenuhi kualifikasi yang ditetapkan masing-masing instansi.
Dan bagi pelamar CPNS periode pertama yang tidak lolos seleksi administrasi dapat mengikuti kembali pendaftaran CPNS pada periode kedua yang tersedia di 61 K/L tanpa harus membuat akun baru.
Berbeda halnya dengan pendaftaran online periode I yang dibuka serentak pada 1 Agustus 2017 dan berakhir pada 31 Agustus 2017, jadwal pendaftaran online CPNS pada 61 K/L kali ini ditentukan oleh masing-masing instansi.
Untuk itu calon pelamar diminta untuk mencermati terlebih dahulu seluruh keterangan, syarat/jadwal pendaftaran, dan mekanisme pelaksanaan pendaftaran di masing-masing formasi untuk menghindari kesalahan pendaftaran.
Jika telah memahami segala ketentuan/persyaratan, pelamar dapat melakukan pendaftaran online melalui portal Sistem Seleksi CPNS Nasional (SSCN) BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan masing-masing instansi.
Selain memuat syarat rekrutmen, pada portal SSCN juga tersedia navigasi Frequently Ask Questions(FAQ) atau pertanyaan umum seputar SSCN yang dapat dipelajari oleh para pelamar untuk mengantisipasi kesulitan yang ditemui saat melakukan pendaftaran.
Melalui siaran pers ini kami juga mengingatkan kembali agar pelamar mengakses informasi penerimaan dan pendaftaran CPNS hanya melalui media informasi resmi Pemerintah.
Seluruh proses rekrutmen merupakan proses yang dilakukan tanpa dipungut biaya sedikit pun dan berjalan terbuka sehingga berkompetisilah secara fair.
Jakarta, 06 September 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN,
ttd
Mohammad Ridwan

Pemerintah Buka Penerimaan CPNS Tahun 2017 Periode II 60 K/L dan Pemprov Kaltara

Setelah sebelumnya Pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) batch I tahun 2017, yakni pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) dan Mahkamah Agung (MA), Pemerintah kembali membuka lowongan batch II sebanyak 17,928 formasi CPNS pada 60 Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2017 ini.

Informasi lowongan tertuang pada website kementerian bersangkutan dengan ciri utama menggunakan domain go.id, website menpan.go.id, sscn.bkn.go.id, atau akun media sosial utama BKN yaitu facebook.com/bkngoid dan twitter.com/bkngoid.

Melalui siaran pers ini disampaikan kepada publik bahwa pendaftaran online penerimaan CPNS pada 60 K/L mulai 5 September 2017, pukul 23.00 melalui sscn.bkn.go.id. 

Bagi pelamar CPNS Kemenkum HAM dan MA yang dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi diberikan peluang untuk kembali melamar CPNS di 60 K/L tersebut dengan catatan hanya dapat memilih satu instansi dan satu formasi.

Pelamar yang sebelumnya sudah melamar pada seleksi Kemenkum HAM dan MA tidak perlu lagi membuat akun saat akan melamar ke 60 K/L ini.

Pelamar tinggal log-in pada web sscn.bkn.go.id dengan memasukan NIK dan password yang digunakan pada pelamaran di batch I.

Selengkapnya informasi  K/L dan Pemerintah Provinsi yang membuka lowongan adalah sebagai berikut:

Kementerian
1.    Kementerian Keuangan, 2.880
2.    Kementerian ESDM, 65
3.    Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 300
4.    Kementerian Ketenagakerjaan, 160
5.    Kementerian Kelautan dan Perikanan, 329
6.    Kementerian Perindustrian, 380
7.    Kementerian PUPR, 1.000
8.    Kementerian Pariwisata, 40
9.    Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, 1.610
10.    Kementerian LHK, 700
11.    Kementerian Perhubungan, 400
12.    Kementerian Luar Negeri, 75
13.    Kementerian Desa, PDT, dan Transmigras, 91
14.    Kementerian Kesehatan, 1.000
15.    Kementerian Pertanian, 475
16.    Kementerian Sosial, 160
17.    Kementerian Riset, Teknologi, dan PT, 1.500
18.    Kementerian PPN/BAPPENAS, 38
19.    Kementerian PANRB, 91
20.    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 21
21.    Kementerian Sekretariat Negara, 178
22.    Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, 40
23.    Kementerian Agama, 1.000
24.    Kementerian Perdagangan, 65
25.    Kementerian Pemuda dan Olah Raga, 27
26.    Kementerian Bidang Polhukam, 25
27.    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 25
28.    Kementerian BUMN, 25
29.    Kementerian KUKM, 25
30.    Kementerian Pertahanan, 50

LEMBAGA
31.    Kejaksaan Agung, 1.000
32.    Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 175
33.    Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), 98
34.    Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), 60
35.    Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), 28
36.    Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), 175
37.    Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), 10
38.    Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 90
39.    Badan Nasional Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), 87
40.    Komisi Yudisial (KY), 33
41.    Badan Narkotika Nasional (BNN), 275
42.    Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), 60
43.    Badan SAR Nasional, 160
44.    Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), 300
45.    Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), 225
46.    Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 182
47.    Lembaga Penerbagan dan Antariksa Nasional (LAPAN), 99
48.    Badan Ekonomi Kreatif, 93
49.    Badan Pengawas Obat dan Makanan, 110
50.    Badan Intelijen Nasional (BIN), 199
51.    Badan Kepegawaian Negara (BKN), 212
52.    Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), 157
53.    Setjen DPR, 85
54.    Badan Informasi Geospasial (BIG), 67
55.    Lembaga Administrasi Negara (LAN), 299
56.    Mahkamah Kontitusi (MK), 70
57.    Kepolisian Republik Indonesia, 200
58.    Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), 25
59.    Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), 53
60.    Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), 26

PROVINSI
61.    Kalimantan Utara, 500

Sebelum mendaftar, pelamar disarankan agar: (1) membaca dengan teliti dan seksama persyaratan dan kualifikasi formasi, dan (2) memastikan bahwa NIK dan KK telah diverifikasi di server Ditjen. Kependudukan dan Catatan Sipil, Kemendagri.

Dua batch penerimaan CPNS ini dibuka Pemerintah dalam rangka akselerasi pencapaian Program Nawacita. Seleksi masuk birokrasi ini akan menjaring generasi terbaik bangsa guna mendukung terwujudnya pelaksanaan kerja Pemerintah yang efektif dan berkualitas.

Jakarta, 5 September 2017,
Kepala Biro Hubungan Masyarakat,
ttd
Mohammad Ridwan

Pengumuman Seleksi Administrasi Kementerian Hukum dan HAM R.I. Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2017, peserta yang dinyatakan LULUS Seleksi Administrasi sebagai berikut :
http://cpns.kemenkumham.go.id/hamdownload/cpns/2017/pengumumanSeleksiAdm.pdf

A.    LULUS VERIFIKASI Dokumen Unggah melalui aplikasi sscn.bkn.go.id Jabatan Dokter Umum Pertama, Dokter Spesialis Kulit Dan Kelamin, Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama, Dokter Spesialis Anak Pertama, Dokter Spesialis Ginekologi Pertama, Dokter Spesialis Anastesi Pertama, Psikolog Kllnls Pertama, Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Analis Keimigrasian Pertama, Pemeriksa Merek Pertama, Pemeriksa Paten Pertama, Analis Kekayaan Intelektual, Analis Hukum, Analis Perlindungan Hak-Hak Slpll dan Hak Asasi Manusia, Penata Keuangan, Kustodian Kekayaan Negara, Pengelola Teknologi Informasi, Auditor Pertama dan Perawat Pertama dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis, Dokter dan Sarjana sebagaimana daftar terlampir.
B.   LULUS VERIFIKASI Dokumen melalui aplikasi sscn.bkn.go.id terhadap dokumen yang dikirim melalui PO Box pada Pemeriksa Keimigrasian Terampil dan Penjaga Tahanan dengan kualifikasi pendidikan Diploma III dan SLTA Sederajat sebagaimana daftar terlampir.
C.   Ketentuan yang harus dipenuhi Dokter Spesialis, Dokter dan Sarjana :
1.      Peserta yang telah dinyatakan lulus Verifikasi Dokumen Unggah wajib mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar dan mencetak Kartu Peserta Ujian pada tanggal 6 s.d. 9 September 2017 pukul 16.00 melalui laman aplikasi https://sscn.bkn.go.id;
2.      Peserta yang telah mencetak Kartu Peserta Ujian wajib menempelkan Pas photo ukuran 4 X 6 berlatar belakang merah 2 (dua) bush;
3.      Peserta yang telah mencetak Kartu Peserta Ujian wajib melakukan registrasi dengan mengisi formulir pada laman aplikasi http://cpns.kemenkumham.go.id  guna mendapatkan Kartu Informasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar yang memuat nomor absensi , jadwal lokasi dan tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
4.      Kartu Peserta Ujian wajib dilegalisir saat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar pada masing-masing Kantor Wilayah sesuai dengan domisili Propinsi dan Jadwal yang telah ditentukan;
5.      Perserta pada saat ujian diwajibkan membawa
- Kartu Peserta Ujian.
-           KTP/ Surat Keterangan Perekaman Kependudukan.
-           Kartu Informasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar

6.      Peserta diwajibkan memakai kemeja putih tanpa corak, celana panjang hitam, sepatu pantofel (rapi dan sopan), bagi peserta yang menggunakan jilbab warna hitam polos pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar;
7.      Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
8.      Peserta wajib hadir 90 menit sebelum pelaksanaan dimulai;
9.      Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua didalam lingkungan tempat pelaksanaan seleksi;
10. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
11. Keputusan Panitia bersifat final tidak dapat diganggu gugat;
12. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tangung jawab peserta.
D. Ketentuan yang harus dipenuhi pada kualifikasi Pendidikan Diploma III dan SLTA Sederajat :
1.      Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan pada tanggal 11 — 16 September 2017;
2.      Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib mencetak nomor antrian pada laman aplikasi http://cpns.kemenkumham.go.id untuk mendapatkan jadwal pelaksanaan verifikasi;
3.      Bagi peserta Diploma III dan SLTA Sederajat yang akan melakukan verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
4.      Peserta wajib membawa dokumen asli pada saat pelaksanaan sebagai berikut :
-        Ijasah/ STTB (asli).
-        Transkip nilai ijasah/ STTB (asli).
-        Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan (suket) (asli).
-        Lembar bukti pendaftaran SSCN (fotocopy).
-        Pas photo ukuran 4 X 6 berlatar belakang merah 2 (dua) lembar.
5.     Peserta memakai pakaian rapi dan sopan;
6.     Bagi peserta yang telah dinyatakan lulus verifikasi dokumen asli dan pengukuran tinggi badan akan mendapatkan Kartu Peserta Ujian;
7.     Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
8.     Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan roda empat dan roda dua didalam lingkungan pelaksanaan;
9.     Peserta yang telah memiliki kartu peserta ujian akan diumumkan oleh Panpus melalui laman http://cpns.kemenkumham.go.id dan https://sscn.bkn.go.id pada tanggal 22 September 2017 guna mengetahui lokasi Seleksi Kompetensi Dasar;

10.Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan diluar tanggung jawab panitia;
11.Keputusan Panitia bersifat final tidak dapat diganggu gugat;
12.Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta 
Berdasarkan pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor SEK.KP.02.01-490 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2017 tanggal 11 Juli 2017 pada halaman 8 Butir 12, nomor pengaduan 081517290951 hanya menerima pesan SMS dan pesan Whatsapp, "Tidak Menerima Panggilan Selular dan Panggilan Whatsapp". Telepon pendaftar yang masuk sangat menghambat panitia dalam membalas SMS dan Whatsapp.

Pemerintah Telah Membuka Penerimaan CPNS Th.2017 - PERIODE II

Pemerintah telah membuka  Penerimaan CPNS Th.2017 untuk PERIODE II. Pada periode I sebelumnya yaitu kementrian hukum dan ham dan Mahkamah Agung, Pada Periode II ini pemerintah membuka 61 Instansi. Berikut Instansi yang membuka formasi CPNS tahun 2017 Periode II. Ini juga bisa dilihat di https://sscn.bkn.go.id/pengumuman_pendaftaran2

Pengumuman Penerimaan CPNS Th.2017 - PERIODE II

1Arsip Nasional Republik Indonesia Download
2Badan Ekonomi KreatifDownload
3Badan Informasi GeospasialDownload
4Badan Intelijen NegaraDownload
5Badan Keamanan Laut RIDownload
6Badan Kepegawaian NegaraDownload
7Badan Kependudukan dan KB NasionalDownload
8Badan Koordinasi Penanaman Modal Download
9Badan Meteorologi,Klimatologi & GeofisikaDownload
10Badan Narkotika NasionalDownload
11Badan Nasional Penanggulangan TerorismeDownload
12Badan Nasional Pencarian dan PertolonganDownload
13Badan Nasional Penempatan Perlindungan TKIDownload
14Badan Pemeriksa KeuanganDownload
15Badan Pengawas Obat dan Makanan Download
16Badan Pengawas Tenaga Nuklir Download
17Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanDownload
18Badan Pengkajian dan Penerapan TeknologiDownload
19Badan Tenaga Nuklir NasionalDownload
20Kejaksaan AgungDownload
21Kementerian AgamaDownload
22Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPNDownload
23Kementerian Badan Usaha Milik NegaraDownload
24Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDownload
25Kementerian Energi dan Sumber Daya MineralDownload
26Kementerian Kelautan dan PerikananDownload
27Kementerian KesehatanDownload
28Kementerian KetenagakerjaanDownload
29Kementerian KeuanganDownload
30Kementerian Koordinator Bidang KemaritimanDownload
31Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianDownload
32Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan KeamananDownload
33Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahDownload
34Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDownload
35Kementerian Luar NegeriDownload
36Kementerian PariwisataDownload
37Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDownload
38Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakDownload
39Kementerian Pemuda dan OlahragaDownload
40Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiDownload
41Kementerian Pendidikan dan KebudayaanDownload
42Kementerian PerdaganganDownload
43Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDownload
44Kementerian PerhubunganDownload
45Kementerian PerindustrianDownload
46Kementerian PertanianDownload
47Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiDownload
48Kementerian Sekretariat NegaraDownload
49Kementerian SosialDownload
50Kepolisian NegaraDownload
51Lembaga Administrasi NegaraDownload
52Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaDownload
53Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahDownload
54Lembaga Penerbangan dan Antariksa NasionalDownload
55Lembaga Sandi NegaraDownload
56Pemerintah Provinsi Kalimantan UtaraDownload
57Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganDownload
58Sekretariat Jenderal DPRDownload
59Sekretariat KabinetDownload
60Sekretariat Mahkamah KonstitusiDownload
61Sekretaris Komisi YudisialDownload
Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Index berita

close
Like Facebook IDsalim.com untuk mendapatkan INFO terupdate