Advertisement

loading...

28 April 2017

Program Guru Keahlian Ganda Tahap II Siap Dibuka Bulan Juli 2017

Program Keahlian Ganda tahap II untuk guru SMK siap dibuka pada Juli 2017. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Sumarna Surapranata mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan membuka rekrutmen Program Keahlian Ganda bagi 15.000 guru normatif yang akan dilatih menjadi guru produktif untuk bidang keahlian prioritas nasional dalam pendidikan vokasi. Rekrutmen ini bisa diikuti guru SMK negeri maupun swasta.
 
“Ada empat bidang keahlian yang menjadi prioritas sesuai arahan presiden, yaitu bidang maritim atau kelautan, bidang pertanian atau ketahanan pangan, bidang industri kreatif, dan bidang pariwisata,” ujar Dirjen GTK Sumarna Surapranata, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Kamis (27/4/2017).
 
Pada Program Keahlian Ganda tahap pertama, yaitu tahun 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyeleksi 12.741 guru SMK normatif (guru pengampu mata pelajaran wajib, seperti pendidikan kewarganegaraan atau bahasa Indonesia). Saat ini mereka sedang menjalani pelatihan sebagai guru SMK produktif, yaitu guru pengampu mata pelajaran bidang keahlian. Program Keahlian Ganda merupakan langkah strategis Kemendikbud untuk mengatasi masalah kekurangan guru produktif di SMK.
 
Dirjen GTK Sumarna Surapranata menuturkan, Kemendikbud sudah melakukan pemetaan mengenai kekurangan jumlah guru produktif, termasuk bidang keahlian yang dibutuhkan. Berdasarkan data per tahun 2016, Indonesia memiliki kekurangan guru SMK produktif sebanyak 91.861 guru. Program Keahlian Ganda tahap pertama lalu berhasil menyeleksi 12.741 guru, dan akan bertambah 15.000 di tahap kedua pada tahun ini. Untuk Program Keahlian Ganda tahap II, ada 53 bidang keahlian yang bisa dipilih calon peserta Program Keahlian Ganda.
 
“Jadi 53 bidang keahlian tersebut adalah bidang keahlian yang termasuk di dalam empat bidang prioritas tadi,” kata pria yang akrab disapa dengan panggilan Pranata itu.
 
Pranata mengatakan, melalui Program Keahlian Ganda, guru normatif bisa mendapatkan sertifikat keahlian sebagai guru produktif. Mereka akan mengikuti pelatihan yang dibagi menjadi lima tahap, sebelum mendapatkan sertifikat keahlian. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
 
Ada lima tahap yang akan dijalani peserta Program Keahlian Ganda, yaitu ON-1, IN-1, ON-2, IN-2, dan magang kerja industri. Di tahap ON-1, selama 12 minggu peserta akan diberikan materi pengenalan dasar kompetensi kejuruan, dan belajar mandiri dengan modul. Pada tahap IN-1, selama delapan minggu peserta akan diberi materi penyusunan perangkat pembelajaran dan penguatan materi melalui modul. Lalu pada tahap ON-2, selama 12 minggu peserta akan magang mengajar sebagai guru produktif di kelas (SMK), dan di bengkel atau laboratorium, sekaligus belajar mandiri melalui modul. Kemudian selama dua minggu di tahap IN-2, peserta akan menerima penguatan materi, penajaman kompetensi keahlian dan uji kompetensi oleh LSP. Terakhir, peserta akan menjalani magang kerja di industri selama dua bulan.
 
Pranata pun menegaskan, dengan mengikuti Program Keahlian Ganda, guru yang telah tersertifikasi sebagai guru normatif tidak akan kehilangan tunjangan profesinya. “Orang yang mengikuti Program Keahlian Ganda, tunjangannya tidak akan dicabut, tetap dapat. Banyak yang masih salah paham soal ini,” ujarnya. Selain itu, ia menambahkan, ada beberapa manfaat yang bisa diambil guru yang mengikuti Program Keahlian Ganda, antara lain bisa membantu guru tersebut memenuhi jam mengajar karena telah memiliki keahlian. Bagi guru sekolah swasta bahkan bisa menjadi peluang untuk membuka program keahlian baru di SMK tempat asalnya mengajar.  

Dua RUU Terkait Pendidikan dan Kebudayaan Disahkan

Dua buah rancangan undang-undang (RUU) yang terkait dengan pendidikan dan kebudayaan disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Jakarta, Kamis (27/4/2017). Kedua RUU tersebut adalah RUU Sistem Perbukuan dan RUU Pemajuan Kebudayaan. 
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang hadir dalam kesempatan rapat paripurna tersebut menyatakan kegembiraannya dengan disahkannya kedua RUU tersebut. Dengan hadirnya Undang-Undang Sistem Perbukuan, ia berharap nantinya dapat terwujud sebuah sistem perbukuan yang transparan dan akuntabel.
 
"UU ini memang maksudnya untuk membuat input, proses, dan hasilnya lebih terukur, jadi kita harapkan masalah perbukuan ini bisa lebih akuntabel, transparan, bisa dikendalikan oleh stakeholder dan pemerintah selaku penanggungjawab konten," kata Muhadjir.
 
Muara dari sistem perbukuan yang baik adalah tersedianya buku-buku yang berkualitas, terjangkau, dan merata bagi semua kalangan. "Untuk pemerataan buku-buku ini dibutuhkan pelaku-pelaku perbukuan mulai dari produsen sampai agen-agen yang melibatkan banyak pihak. Tidak mungkin hanya melibatkan pihak-pihak tertentu saja," ujar Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
 
Dalam UU Sistem Perbukuan ini juga diatur hak dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan perbukuan. "Diatur dengan jelas hak-hak dan kewajiban penerbit, penulis, pengguna. Terutama hak-hak pengguna dan juga hak cipta dari penulis," tambah Mendikbud.
 
 
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjen Kebudayaan) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid juga menyatakan lega RUU Pemajuan Kebudayaan akhirnya diundangkan. "Senang, kerja keras yang sudah lama, dan pembahasannya berliku, prosesnya cukup panjang dan tidak mudah mencapai kesepakatan atau konsensus akhirnya bisa selesai," kata Dirjen Kebudayaan.
 
Setelah kedua RUU tersebut diundangkan, tugas pemerintah selanjutnya adalah membuat sejumlah peraturan turunan di tingkat operasional. "Di undang-undang ini ada beberapa pasal yang memerintahkan penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang menjadi regulasi operasional dari undang-undang ini. Fokus kita itu untuk satu tahun ke depan," pungkas Hilmar.

26 April 2017

Inilah Aturan Tentang Cuti Bagi PNS Berdasarkan PP No. 11/2017

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga memuat aturan tentang cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut PP ini, cuti diberikan oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), yang  dapat didelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat di lingkungannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini atau peraturan perundang-undangan lainnya.
“Cuti bagi PNS yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara,” bunyi Pasal 309 ayat (3) PP tersebut.
Dalam PP ini disebutkan, cuti terdiri atas: a. Cuti tahunan; b. Cuti besar; c. Cuti sakit; d. Cuti melahirkan; e. Cuti karena alasan penting; f. Cuti bersama; dan g. Cuti di luar tanggungan negara.
  1. Cuti Tahunan
PP ini menyebutkan, PNS dan calon PNS yang telah bekerja paling kurang 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak atas cuti tahunan. Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud adalah 12 (dua belas) hari kerja.
Untuk menggunakan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud, PNS atau calon PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan. “Hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti tahunan,” bunyi Pasal 312 ayat (4) PP ini.
Dalam hal hak atas cuti tahunan yang akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, menurut PP ini, jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, menurut PP ini, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan.
“Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut, dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan,” bunyi Pasal 313 ayat (2) PP ini.
PNS yang menduduki Jabatan guru pada sekolah dan Jabatan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, menurut PP ini, disamakan dengan PNS yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
  1. Cuti Besar
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) secara terus menerus, menurut PP ini. berhak lama 3 (tiga) bulan. Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus dikecualikan bagi PNS yang masa kerjanya belum 5 (lima) tahun, untuk kepentingan agama. PNS yang menggunakan hak atas cuti besar, menurut PP ini,  tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
Baca Persyaratan CPNS terbaru Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
“Hak cuti besar diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar. Namun hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti besar untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama,” bunyi Pasal 317 PP ini.
  1. Cuti Sakit
Menurut PP ini, setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenangng untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
Hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud  diberikan untuk waktu paling lama I (satu) tahun. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
PNS yang mengalami gugur kandungan, menurut PP ini, berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
“Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud , PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan,” bunyi Pasal 321 ayat (2) PP ini.
  1. Cuti Melahirkan
PP ini juga menyebutkan,  untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS, berhak atas cuti melahirkan. Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar. Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud adalah 3 (tiga) bulan.
Untuk dapat menggunakan hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan.
“Hak cuti melahirkan sebagaimana dimaksud diberikan secara tertulis oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti melahirkan,” bunyi Pasal 326 ayat (2) PP ini.
  1. Cuti Karena Alasan Penting
Menurut PP ini, PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila: a. ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu salit keras atau meninggal dunia; b. salah seorang anggota keluarga yang dimaksud pada huruf a meninggal dunia, dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau c. Melangsungkan perkawinan.
“Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh PPK atau pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk memberikan hak atas cuti karena alasan penting paling lama 1 (satu) bulan,” bunyi Pasal 330 PP Nio. 11 Tahun 2017 itu.
  1. Cuti Bersama
PP ini menegaskan, Presiden dapat menetapkan cuti bersama. Cuti bersama sebagaimana dimaksud tidak mengurangi hak cuti tahunan.
PNS yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, menurut PP ini, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Cuti bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
  1. Cuti di Luar Tanggungan Negara
PP ini juga menyebutkan, PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
“Jangka waktu cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dapat diperpanjang paling lama I (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting memperpanjangnya,” bunyi Pasal 334 ayat (3) PP ini.
Menurut PP ini, cuti di luar tanggungan negara mengakibatkan PNS yang bersangkutan diberhentikan dari Jabatannya. Jabatan yang menjadi lowong karena pemberian cuti di luar tanggungan negara harus diisi.
Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, menurut PP ini, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK disertai dengan alasan. “Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan surat keputusan PPK setelah mendapat persetujuan dari Kepala BKN,” bunyi Pasal 336 ayat (2) PP ini.
Menurut PP ini, selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak menerima penghasilan PNS. Dan selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
Ditegaskan dalam PP ini, PNS yang sedang menggunakan hak atas cuti dapat dipanggil kembali bekerja apabila kepentingan dinas mendesak. Dalam hal PNS dipanggil kembali bekerja sebagaimana dimaksu, menurut PP ini, jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak PNS yang bersangkutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian cuti diatur dengan Peraturan Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara).
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 364 Peratuan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 7 April 2017 itu.

Untuk lebih lengkap silahkan mendownload PP No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS ( Download )  

Sumber : setkab.go.id

PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA CALON ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri membuka kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat mendukung kerjasama luar negeri di bidang pendidikan dan kebudayaan, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mengikuti seleksi pengisian jabatan Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) pada Kantor Perwakilan RI di:

1. Riyadh 6. Beijing
2. New Delhi 7. Singapura
3. Washington DC 8. Paris
4. Den Haag 9. Dili, dan
5. Kuala Lumpur 10. Port Moresby
           
A. PERSYARATAN
  1. Persyaratan umum
    a) berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, PNS yang pernah dipekerjakan sebagai Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) serta Dosen pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Agama;
    b) pendidikan minimal magister dari program studi yang terakreditasi BAN-PT;
    c) pangkat serendah-rendahnya Pembina, golongan ruang IV/a;
    d) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan atau psikolog/psikiater;
    e) sedang/pernah berkedudukan sebagai pejabat minimal pengawas/eselon IV/a paling singkat 1 tahun, atau pejabat fungsional tertentu minimal jenjang madya, atau bagi dosen minimal jenjang lektor;
    f) memiliki pemahaman tentang visi, misi, dan rencana strategis pendidikan dan kebudayaan;
    g) diutamakan memiliki pengalaman di bidang kerjasama dan pengelolaan administrasi keuangan;
    h) usia belum 54 tahun 0 bulan pada saat mendaftar;
    i) setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 tahun terakhir bernilai baik;
    j) Aktif berbahasa Inggris lisan dan tulis yang ditunjukkan dengan skor TOEFL internasional/ institusional: 550 atau IELTS: 6,5 yang masih aktif 2 tahun terakhir, kecuali bagi yang pernah mengikuti pendidikan gelar (degree) di negara berbahasa Inggris atau sesuai dengan negara yang dilamar;
    k) mampu mengoperasikan sarana teknologi informasi khususnya office application (aplikasi perkantoran); dan
    l) memiliki kemampuan diplomasi dan komunikasi yang baik;
           
  2. Persyaratan khusus
    a) memiliki wawasan dan pengetahuan yang memadai tentang negara, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, dan sosial budaya negara akreditasi (negara tempat bertugas);
    b) memiliki pemahaman tentang visi, misi, dan program kerja Kantor Perwakilan RI di luar negeri termasuk yang menjadi tugas pokoknya di bidang kerjasama pendidikan dan kebudayaan;
    c) aktif berbahasa:
      1) Arab bagi calon Atdikbud pada Kantor Perwakilan RI di Riyadh;
      2) Mandarin bagi calon Atdikbud pada Kantor Perwakilan RI di Beijing;
      3) Perancis bagi calon Atdikbud pada Kantor Perwakilan RI di Paris;
      4) Belanda bagi calon Atdikbud pada Kantor Perwakilan RI di Den Haag.
           
B. TATA CARA PENDAFTARAN
  1. Pendaftaran online mulai 25 April -19 Mei,  dengan mekanisme sebagai berikut:
    a. peserta seleksi  wajib memiliki alamat surat elektronik (email) yang aktif;
    b. peserta seleksi melakukan pendaftaran/registrasi awal secara online melalui laman http://sdm.kemdikbud.go.id:8080/atdikbud dengan cara memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat email;
    c. pendaftaran/registrasi lanjutan dilakukan dengan cara login menggunakan username dan password yang dikirim oleh Sekretariat Panitia Seleksi Atdikbud melalui surat elektronik (email) peserta seleksi. Tahapan registrasi lanjutan meliputi:
      1) Mengisi formulir pendaftaran;
      2) Menyetujui pernyataan integritas bahwa data dan informasi yang disampaikan adalah benar;
      3) Mengunggah pas foto terbaru, maksimal ukuran file 500 KB (setara ukuran 3x4 cm);
      4) Mencetak kartu peserta seleksi;
      5) Mencetak Formulir Pendaftaran; dan
      6) Mencetak lembar Alamat Pengiriman Dokumen.
       
  2. Berkas lamaran terdiri atas:
    a. Asli hasil cetakan (print-out) Formulir Pendaftaran online yang ditandatangani Peserta seleksi;
    b. surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tembusan kepada Pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
    c. Surat izin mengikuti seleksi Atdikbud dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan minimal eselon II;
    d. Riwayat Hidup lengkap yang ditandatangani Peserta seleksi sesuai dengan format yang dapat diunduh  melalui laman http://sdm.kemdikbud.go.id:8080/atdikbud;
    e. Isian formulir Ringkasan Data Persyaratan dapat diunduh melalui laman http://sdm.kemdikbud.go.id:8080/atdikbud;
    f. Menyampaikan usulan program kerja yang akan dilaksanakan selama 3 tahun masa jabatan Atdikbud. Usulan program kerja tersebut harus rasional, konkrit, dan disesuaikan dengan konteks negara yang dituju dengan cakupan sebagai berikut:
      1) Membangun kerjasama bidang pendidikan; dan
      2) Memperkuat diplomasi budaya dan Bahasa Indonesia
      Usulan tersebut ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia (masing-masing antara 1000 sampai dengan 1500 kata) yang diketik menggunakan jenis huruf Arial ukuran 12 dengan spasi 1,15 ukuran kertas A4
         
    g. Fotokopi KTP;
    h. Fotokopi SK pangkat terakhir;
    i. Fotokopi SK jabatan terakhir;
    j. Fotokopi SK Pengangkatan sebagai Kepala SILN bagi PNS yang pernah dipekerjakan sebagai Kepala SILN;
    k. Fotokopi ijazah pendidikan formal tertinggi;
    l. Fotokopi  Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir;
    m. Fotokopi sertifikat TOEFL internasional/institusional atau IELTS untuk Bahasa Inggris;
    n. Surat Keterangan dari Dokter Pemerintah, terdiri atas:
      1) Keterangan sehat raga dari dokter umum;
      2) Keterangan sehat jiwa dari dokter jiwa/psikiater;
      3) Keterangan bebas narkoba yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan laboratorium dalam 1 (satu) bulan terakhir.
       
  3. Penyampaian dokumen
    a. Berkas lamaran sebagaimana angka 2 (dua) di atas, untuk huruf 2.d dan 2.e disiapkan sebanyak 2 (dua) rangkap; dan
    b. Berkas lamaran sebagaimana angka 2 (dua) di atas dimasukkan dalam 1 (satu) amplop tertutup yang  ditempel lembar Alamat Pengiriman Dokumen. Berkas dimaksud dikirim paling lambat pada Jumat, 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB (stempel pos) atau disampaikan langsung kepada:
       
      Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kemendikbud
Gedung C Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
       
      Khusus berkas lamaran huruf d sampai dengan huruf f selain hardcopy, mohon dikirim dalam format PDF kepada Panitia Seleksi melalui email ropegmjf@kemdikbud.go.id.
     
    c. Panitia menerima berkas yang disampaikan langsung paling lambat pada Jumat, 19 Mei 2017 pukul 16.00 WIB.
     
C. JADWAL KEGIATAN
  Tahapan proses seleksi calon Atdikbud dilaksanakan sebagaimana tabel di bawah ini.
 
NO KEGIATAN TANGGAL *)
1. Pengumuman 25 April - 19 Mei 2017
2. Pendaftaran dan Penerimaan berkas Lamaran
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi 23 Mei 2017
4. Seleksi lanjutan (Tes Kepribadian dan kompetensi) 29 - 31 Mei 2017
  *) perubahan jadwal diumumkan pada laman http//sdm.kemdikbud.go.id:8080/atdikbud
     
D. KETENTUAN LAIN-LAIN
  1. Selain dalam hal penyampaian dokumen, peserta seleksi  tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan Sekretariat Panitia Seleksi kecuali jika diminta oleh Panitia Seleksi.
  2. Calon peserta seleksi yang tidak melampirkan kelengkapan berkas lamaran sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf B tidak akan diproses lebih lanjut.
  3. Untuk mengikuti proses seleksi ini, Peserta seleksi tidak dipungut biaya apapun.
  4. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi disampaikan melalui laman http://sdm.kemdikbud.go.id:8080/atdikbud.
  5. Apabila diketahui Peserta seleksi  memberikan data/keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi.
  6. Panitia seleksi dapat merekomendasikan peserta pada jabatan di luar pilihannya.
  7. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
           
          Jakarta, 25 April  2017
          Plt. Sekretaris Jenderal
          Inspektur Jenderal,
           
          ttd
           
          Daryanto
          NIP 196201041983021002

 
 
 
 
Unduh Pengumuman

25 April 2017

Kambing Yang Satu ini Makan Sedang Memanjat Pohon

Kebiasaan kambing yang dikenal makan rumput dan berdiri di atas tanah. Beda dengan kambing yang satu ini, dia bisa memanjat dan makan pucuk muda pohon sambil memanjat pohon tersebut. Foto ini di ambil oleh Vera Nasti yang di upload ke akun facebooknya. Dalam akun facebooknya mengatakan Hanya kambing pantai sasak yg makan ny di pohon tetangga. Pantai Sasak terletak di kabupaten pasaman barat - sumatera barat.

24 April 2017

RPP Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Fisika SMA

Untuk memasuki tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2017/2018 guru perlu menyiapakan sebuah perangkat pengajaran. Ini lebih umu dikenal degan istilah RPP walaupun didalam komponennya tidak hanya RPP saja. Kesempatan ini kami akan coba bagikan link download RPP Kurikulum 2013 Fisika SMA Kelas XII dan RPP Kurikulum 2013 Fisika SMA Kelas XI .

Menjadi seorang guru tidaklah semudah yang dikira oleh banyak orang yang tiap pagi datang ke sekolah, mengajar trus pulang. Tidak hanya itu, banyak tugas lain yang akan dikerjakan oleh seorang guru. Sebelum mengajar guru harus mempersiapkan diri dengan siap materi, siap strategi, siap lagkah dan sampai model metode apa yang akan digunakan mengajar nanti sehingga peserta didik bisa memahami apa yang disampaikan dan berbekas lama, dan sampai siap pada evaluasi. Kesemuan kesipan itu dituangkan dalam yang namanya perang yang lebih dikenal dengan RPP tadi.

Kami membagikan link download RPP Fisika SMA Kelas XII Semester 1 dan semester 2 kurikulum 2013 dan RPP Fisika SMA Kleas XI kurikulum 2013 yang di diwnload melalui link berikut :

Download RPP Fisika SMA [ Download ]

23 April 2017

Nagari Muara Tais Barat

Nagari Muara Tais Barat adalah pemekaran dari nagari muara tais. Pada awalnya nagari muara tais yang terdiri dari 9 kejorongan dengan wilayah yang luas dan medan yang sulit, tahun 2017 ini akan ada pemekaran nagari di kecamatan mapat tunggul ini yaitu nagari muara tais barat.
Nagari Muara Tais Barat
Nagari Muara Tais Barat

Sebelumnya nagari muara tais terdiri dari semilan kejorongan yaitu :
  1. Jorong Rumbai
  2. Jorong Seibilut
  3. Jorong Muara Tais
  4. Jorong Kampung Tengah
  5. Jorong Benai
  6. Jorong Botung Busuk
  7. Jorong Sibintayan
  8. Jorong Kubu Baru dan 
  9. Jorong Soma
Nagari muara tais barat akan terdiri nantinya 4 kejorongan yaitu :
  1. Jorong Botung Busuk
  2. Jorong Sibintayan
  3. Jorong Kubu Baru dan 
  4. Jorong Soma
dan nagari induk yaitu nagari muara tais tertinggal lima kejorongan yaitu  :
  1. Jorong Rumbai
  2. Jorong Seibilut
  3. Jorong Muara Tais
  4. Jorong Kampung Tengah
  5. Jorong Benai
Pemekaran ini nampak secara wajar bukan karena usulan, dilihat dari segi wilayah, masyarakat dari daerah muara tais barat sangat sulit untuk ke kantor wali nagari urusan urusan lainnya karena harus melalui nagari pintu padang. Dengan pemekaran nantinya pelayanan nagari terhadap masyarakat meningkat dan masyarakt lebih mudah berusan ke nagari.
Dengan pemekaran ini, kecamatan mapat tunggul yang sebelumnya 3 kenagarian yaitu nagari muara tais, nagari pintu padang dan nagari lubuk gadang. Saat ini sudah ada empat nagari ditambah nagari muara tais barat.

Lowongan Kerja Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 2017

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) 2017
Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban mandat pengelola properti Negara, layanan konsultasi (advisory), dan pendanaan lahan Proyek Strategis Nasional (landfunding), membuka kesempatan kepada putera-puteri terbaik bangsa untuk bergabung, berkontribusi, dan berkarir pada posisi :
  1. PENGADMINISTRASI UMUM
  2. Melaksanakan tugas, mengadministrasikan dan mengolah data, melaksanaan kegiatan, penyusunan pelaporan yang relevan dan akurat sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga berdasarkan peraturan dan SOP yang berlaku, serta kebijakan pimpinan
  3. PENYAJI DATA
  4. Melaksanakan tugas, menyusun laporan dan penyajian data sesuai tugas dan fungsi pada unit kerja terkait sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku, serta kebijakan pimpinan
  5. FUNGSIONAL UMUM
  6. Melaksanakan fungsi-fungsi penugasan dan pelaporan secara umum sesuai dengan tugas dan fungsi pada unit kerja terkait.
 Ketentuan Umum
  1. Setiap pelamar hanya diperbolehkan mendaftar untuk 1 (satu) kali.
  2. Seluruh biaya alat tulis, akomodasi dan transportasi selama proses seleksi menjadi tanggungan pelamar.
  3. Pendaftaran dilakukan secara online melalui www.ppm-rekrutmen.com/LMAN. Panitia tidak menerima lamaran melalui pos atau media pengiriman lainnya.
  4. Bagi Pelamar yang pernah mengirimkan lamaran ke Lembaga Manajemen Aset Negara diwajibkan memperbaharui lamaran dengan melakukan registrasi online melalui situs-web tersebut di atas.
  5. Pengumuman tiap tahapan seleksi akan dicantumkan dalam situs-web tersebut di atas.
  6. Proses rekrutmen dan seleksi seluruhnya dilakukan oleh Tim Konsultan Independen yaitu PPM Manajemen, kecuali Wawancara User.
  7. Pelamar tidak diperkenankan menghubungi Lembaga Manajemen Aset Negara dan PPM Manajemen dalam kaitannya dengan proses seleksi. Jika terbukti, panitia berhak menggugurkan proses rekrutmen dan seleksi pelamar terkait.
  8. Hanya pelamar yang lulus dalam setiap tahapan seleksi yang akan dipanggil oleh Tim Konsultan Independen untuk mengikuti proses selanjutnya.
  9. Seluruh tahapan proses rekrutmen dan seleksi tidak dipungut biaya apapun. Apabila ada pihak yang berusaha meminta biaya/ menjanjikan sesuatu/ menawarkan bantuan atas proses rekrutmen dan seleksi dapat melapor ke call center PPM.
  10. Keputusan Panitia Rekrutmen dan Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
  11. Masa waktu registrasi online adalah 22 April s.d. 30 April 2017 pukul 23.59 WIB
Persyaratan
  1. Warga Negara Indonesia.
  2. Sehat Jasmani dan Rohani.
  3. Telah menyelesaikan masa studi sesuai jenjang pendidikan yang dipersyaratkan dengan melampirkan Ijazah.
  4. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  5. Posisi Fungsional Umum:
    1. Pendidikan Minimal D3 dari segala jurusan.
    2. Usia maksimal 28 tahun (per 1 Juli 2017).
    3. IPK minimal 2,75 (skala 4,00).
    4. Diutamakan memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat.
  6. Posisi Penyaji Data:
    1. Pendidikan Minimal S1, berasal dari jurusan Akutansi/ Arsitektur/ Hukum/ Manajemen/ Psikologi/ Teknik Informatika/ Teknik Sipil.
    2. Usia maksimal 32 tahun (per 1 Juli 2017).
    3. IPK minimal 2,75 (skala 4,00).
    4. Memiliki pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun pada bidang yang relevan.
    5. Diutamakan memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut:
      • TOEFL : score minimal 450
      • IELTS : score minimal 4,5
  7. Posisi Pengadministrasi Umum:
    1. Pendidikan Minimal S1, berasal dari jurusan Akutansi/ Arsitektur/ Hukum/ Manajemen/ Psikologi/ Teknik Informatika/ Teknik Sipil.
    2. Usia maksimal 35 tahun (per 1 Juli 2017).
    3. IPK minimal 2,75 (skala 4,00).
    4. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun pada bidang yang relevan.
    5. Diutamakan memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut:
      • TOEFL : score minimal 450
      • IELTS : score minimal 4,5
  8. Bersedia bekerja dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu.
  9. Tidak sedang menjalani ikatan dinas/ ikatan wajib kerja dengan perusahaan/ instansi manapun, atau bersedia melepaskan ikatan dinas/ ikatan wajib kerja apabila diterima di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).
  10. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai karyawan pada perusahaan/ instansi manapun.
  11. Tidak pernah dan/ atau tidak sedang dalam proses pengadilan atau terlibat dalam proses hukum.
  12. Semua tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta.
Tata Cara Melamar
  1. Pelamar hanya dapat melamar melalui situs web www.ppm-rekrutmen.com/LMAN dengan mengikuti petunjuk pendaftaran. Tidak ada jalur lain yang digunakan untuk pengiriman lamaran.
  2. Pelamar diwajibkan menggunakan komputer/ laptop untuk melakukan registrasi online.
  3. Pelamar wajib memiliki 2 (dua) alamat e-mail pribadi dengan domain yang berbeda dan nomor telepon seluler yang masih aktif untuk dapat mengikuti proses seleksi ini. Kami tidak melayani perubahan/ koreksi alamat e-mail dan nomor telepon seluler yang telah diinput oleh pelamar.
  4. Pelamar dilarang menggunakan alamat e-mail milik orang lain dalam proses pendaftaran.
  5. Untuk memudahkan Anda dalam melakukan registrasi online, persiapkan terlebih dahulu beberapa dokumen ini. Data dari dokumen tersebut diperlukan untuk mengisi form registrasi.
    1. Kartu Identitas Diri (KTP) yang masih berlaku
    2. Ijazah D3/S1 yang akan digunakan untuk melamar
    3. Transkrip Nilai D3/S1 yang akan digunakan untuk melamar
    4. Sertifikat TOEFL/IELTS
  6. Pelamar diwajibkan menyiapkan soft file pas foto terbaru (maksimum 3 bulan terakhir) dengan ketentuan Pas poto berwarna berformat JPG dengan ukuran file maksimum 100kb
  7. Pelamar diwajibkan mengunggah soft file dokumen pada saat Registrasi online dengan format JPG, masing-masing file/ dokumen berukuran maksimum 500kb, yang terdiri dari:
    1. KTP;
    2. Ijazah Asli yang digunakan untuk mengisi data saat registrasi online;
    3. Transkrip Nilai Asli (wajib menampilkan IPK) yang digunakan untuk mengisi data saat registasi online;
    4. Sertifikat TOEFL/ IELTS.
  8. PETUNJUK PENDAFTARAN: 
    1. Bacalah dengan teliti spesifikasi dan persyaratan umum
    2. Masuk ke menu PENDAFTARAN dan isi PERNYATAAN yang tampil pada halaman situs-web. Pelamar dapat melanjutkan tahap PENDAFTARAN ke pengisian Formulir Registrasi setelah menyetujui seluruh pernyataan tersebut
    3. Isi formulir registrasi secara teliti, dengan informasi yang benar, dan dapat dibuktikan pada saat verifikasi dokumen/informasi
    4. Klik tombol KIRIM setelah Anda mengisikan seluruh data pada formulir registrasi
    5. Anda akan mendapat konfirmasi registrasi melalui e-mail yang berisi nomor registrasi untuk digunakan selama proses seleksi. Apabila Pelamar belum menerima email konfirmasi lebih dari 3 jam setelah mendaftar, silakan gunakan fitur kirim ulang email konfirmasi yang tersedia pada menu BANTUAN
    6. Anda diwajibkan mengunggah dokumen yang dibutuhkan melalui Unduh/Unggah Dokumen yang tersedia pada menu BANTUAN
  9. Aplikasi yang masuk setelah batas akhir registrasi (30 April 2017 sampai dengan pukul 23.59 WIB) dan/ atau tidak melamar secara online, dianggap tidak berlaku
  10. Jadwal kegiatan dan pengumuman hasil seleksi setiap tahap dapat dilihat pada  Jadwal Kegiatan.
  11. Kelengkapan dokumen yang harus dibawa saat tahap III (Wawancara User) sebagai berikut :
    1. KTP;
    2. Ijazah Asli;
    3. Transkrip Nilai Asli;
    4. Sertifikat TOEFL/IELTS (Jika ada);
    5. Surat Referensi Kerja;
    6. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
    7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku;
    8. Surat Pernyataan dengan format yang telah disediakan (dapat didownload saat pengumuman hasil tahap II).
Theme images by MichaelJay. Powered by Blogger.

Index berita

close
Like Facebook IDsalim.com untuk mendapatkan INFO terupdate